Berita terbaru
sosialisasi pp nomor 39 tahun 2012

sosialisasi pp nomor 39 tahun 2012

A.        PENDAHULUAN

Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hal ini merupakan salah satu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun pada kenyataannya permasalahan yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Selain itu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga mengalami permasalahan sebagai akibat dari belum optimalnya dukungan sumber daya manusia, peran masyarakat, dan dukungan pendanaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial, sehingga diharapkan dapat mempercepat terciptanya Kesejahteraan Sosial bagi seluruh masyarakat.

Untuk itu perlu diadakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial karena masih banyak penyelenggara Negara (Pemerintah Daerah, Pekerja Sosial, LSM, Orsos dan masyarakat) belum memahami dan mengerti tentang nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Melalui kegiatan sosialisasi yang menyeluruh diharapkan seluruh elemen yang terlibat didalam penyelenggaraan kesejahteraatuan sosial dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Peraturan Pemerintah ini merupakan pengaturan lebih lanjut yang dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial khususnya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sehingga diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat Indonesia. Peraturan Pemerintah ini juga untuk memenuhi amanat Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 35 ayat (3), Pasal 45, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

 

B.     DASAR

Surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 172/SJ-PH/Banhukdok/4/2013 perihal Pelaksanaan Sosialisasi.

 

C.     TUJUAN

Penyelenggaraan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan dengan tujuan:

  1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman sebagai penyelenggara kesejahteraan social (tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial) tentang Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
  2. Menyerap dan menampung aspirasi terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
  3. Membangun komunikasi yang efektif dengan peserta sosialisasi

 

D.     METODE

Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan dengan cara penyampaian materi oleh narasumber dan dialog serta tanya jawab.

 

E.     PESERTA SOSIALISASI

Peserta kegiatan sosialisasi ini berjumlah 40 orang yang terdiri dari :

  1. Perwakilan dari Biro Hukum Setda
  2. Perwakilan dari Biro Bappeda
  3. Perwakilan dari Dinas Kesehatan
  4. Perwakilan dari Dinas Pendidikan
  5. Perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja
  6. Unsur-unsur masyarakat (Orsos dan LSM dan Tokoh Masyarakat)

 

F.     PENYELENGGARA

  1. Sosialisasi dilakukan oleh Kepala Pusat Kajian Hukum Kementerian Sosial Republik Indonesia
  2. Penyelenggara dikoordinasikan langsung dengan penyelenggaraan yang ditunjuk yang terdiri dari 1 (satu) orang narasumber dan 2 (dua) orang panitia daerah.

G.              WAKTU DAN TEMPAT

Hari / Tanggal                      : Selasa / 28 Mei 2012

Waktu                                  : 09.30 WIB s/d Selesai

Tempat                                 : Rafles City Hotel Jalan Pariwisata Nomor 1 Pantai Panjang Bengkulu

 

  1. H.           SUSUNAN ACARA

Waktu

Acara

Keterangan

09.00 – 09.30 Registrasi Peserta  
09.30 – 10.00 Pembukaan :

v   Sambutan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu sekaligus membuka acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Acara sosialisasi dibuka oleh :

 

Rudi Perdana, SE

(Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu)

10.00 – 11.30 Penyampaian materi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial v  Narasumber :

Bhakti Nusantoro,SH

(Kepala Pusat Kajian Hukum Kementerian Sosial RI)

 

v  Moderator :

Harmen Hanifah, SH.MH

(Sekretaris  Dinas Kesejahteraan  Sosial  Provinsi Bengkulu)

11.30 – 13.00 Tanya Jawab Dipandu oleh Moderator
13.00 – 14.00 Penutup  

 

  1. I.               PENUTUP

Demikian laporan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Semoga hasil laporan ini menjadi masukan bagi para penyelenggaran kesejahteraan sosial.

 

Bengkulu, 28 Mei 2013

KEPALA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL

PROVINSI BENGKULU

RUDI PERDANA, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19610502 199003 1 003

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran

 

LAPORAN KEGIATAN

SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DI RAFLES CITY HOTEL TANGGAL 28 MEI 2013

 

Narasumber v  Bhakti Nusantoro,SH

(Kepala Pusat Kajian Hukum Kementerian Sosial RI)

v  Rudi Perdana, SE

(Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu)

Panitia Daerah / Penyelenggara v  Ansori, S.Sos

v  Aggraini Tri Sudarwati

Materi yang disampaikan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Waktu Pelaksanaan Selasa, 28 Mei 2013
Tempat Rafles City Hotel

Jalan Pariwisata Nomor 1 Pantai Panjang Bengkulu

Jumlah Peserta 40 (empat  puluh) orang

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>